MAKASSAR — Tim Advokasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menggelar Unveiling Policy Report Riset Advokasi Publik sebagai penanda tahap baru pengawalan Program Strategis Nasional (PSN), dari rangkaian aksi dan pengaduan publik menuju riset, rekomendasi kebijakan, dan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Nasional. (16/08/2026).
Policy Report tersebut merupakan hasil dari proses advokasi yang ditempuh secara bertahap, mulai dari pencarian dan verifikasi data, aksi konstitusional Jilid I hingga Jilid III, pengaduan Advokasi Publik, audiensi dengan berbagai institusi, konsolidasi lintas pemangku kepentingan, hingga Forum Riset Advokasi Publik.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, media, serta pemangku kepentingan lain yang memiliki relevansi dengan tata kelola program strategis nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa advokasi publik tidak berhenti pada ekspresi kritik, tetapi diarahkan menjadi proses produksi pengetahuan dan rekomendasi kebijakan.
Dari Jalanan Menuju Kebijakan
Jenderal Advokasi Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel, Muhammad Rafly Tanda, dalam prolog Policy Report menegaskan bahwa dokumen tersebut lahir dari keyakinan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya dibaca dari ruang kekuasaan.
“Policy Report ini lahir dari keyakinan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya dibaca dari ruang kekuasaan, tetapi juga dari pengalaman masyarakat, data, dan keberanian untuk mempertanyakan apa yang dianggap telah selesai.”
Menurut Rafly, rangkaian advokasi, aksi konstitusional, audiensi, dan dialog yang ditempuh merupakan upaya mengubah kritik menjadi pengetahuan dan pengetahuan menjadi rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak mengklaim kebenaran tunggal; kami menawarkan ruang dialog yang lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berpihak pada kepentingan publik. Jika dokumen ini mampu menjadi jejak kecil dalam memperkuat tata kelola Program Strategis Nasional, maka perjuangan ini telah menemukan maknanya,” ujarnya.
Ia menegaskan, Unveiling Policy Report bukan sekadar agenda peluncuran dokumen, melainkan ruang evaluasi internal dan konsolidasi untuk menentukan tahapan advokasi berikutnya.
“Dalam waktu dekat, kami akan memberangkatkan utusan Tim Advokasi untuk membawa hasil Riset Advokasi Publik melalui Policy Report ini ke tingkat nasional, termasuk dalam agenda RDP. Ini adalah bentuk keseriusan kami menjalankan fungsi kontrol sekaligus pertanggungjawaban moral sebagai bagian dari masyarakat sipil,” kata Rafly.
Memperkuat Ekosistem Advokasi Publik
Rafly menjelaskan, Policy Report juga menjadi dokumentasi atas proses panjang yang melibatkan berbagai unsur kelembagaan, khususnya keterlibatan Forkopimda dan lintas institusi.
Menurutnya, pengalaman tersebut penting untuk membangun model advokasi yang tidak terjebak pada dikotomi antara gerakan jalanan dan institusi negara.
“Bagi kami, advokasi publik bukan sekadar demo. Aksi adalah salah satu instrumen. Setelah itu harus ada data, pengaduan, dialog, riset, audiensi, dan rekomendasi. Dari jalan menuju meja kebijakan,” tegasnya.
Ia berharap Sulawesi Selatan dapat menjadi salah satu contoh dalam membangun pola kemitraan kritis antara masyarakat sipil dan institusi negara dalam mengawal program strategis nasional.
“Minimal Sulsel menjadi contoh bagaimana kritik, kontrol sosial, dan kemitraan dapat berjalan dalam satu ekosistem advokasi publik yang sehat. Kita tetap kritis, tetapi tidak kehilangan ruang dialog. Kita tetap independen, tetapi tidak menutup kemungkinan kolaborasi untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Dari Kritik Menuju Rekomendasi Nasional
Rangkaian advokasi yang menjadi basis Policy Report sebelumnya telah mendapat respons dari sejumlah institusi. Dalam audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, misalnya, Kajati Sulsel Dr. Sila H. Pulungan menyambut positif pergeseran pendekatan HMI dari aksi lapangan menuju riset dan rekomendasi kebijakan.
Kejati Sulsel juga menilai keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil penting dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Bagi Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel, respons tersebut memperkuat argumentasi bahwa hubungan antara masyarakat sipil dan negara tidak harus selalu diletakkan dalam posisi antagonistik. Kritik tetap diperlukan, tetapi dapat berjalan berdampingan dengan dialog dan kemitraan yang kritis.
Konsep tersebut kemudian dirumuskan dalam semangat “Contentious Partnership”—kemitraan yang tetap memberi ruang bagi perbedaan, kritik, pengawasan, dan koreksi, tanpa kehilangan orientasi pada kepentingan publik.
Menjelang RDP Nasional
Policy Report Riset Advokasi Publik selanjutnya akan menjadi instrumen bagi Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel untuk membawa temuan, masukan institusi, data lapangan, serta rekomendasi kebijakan ke tingkat nasional.
Dokumen tersebut diarahkan untuk menjadi bahan dalam agenda RDP bersama lembaga-lembaga terkait di tingkat pusat, dengan harapan berbagai persoalan implementasi PSN dapat dibahas secara lebih komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang terukur.
Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar memenangkan sebuah argumentasi, melainkan memastikan program yang menggunakan sumber daya publik benar-benar berjalan efektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, Unveiling Policy Report menjadi titik temu antara aksi, data, riset, dialog, dan kebijakan.
Bagi HMI Sulsel, perjuangan tidak selesai ketika massa membubarkan diri dari jalan. Perjuangan justru menemukan bentuk barunya ketika aspirasi masyarakat berhasil diterjemahkan menjadi pengetahuan, pengetahuan diuji melalui riset, dan hasilnya dibawa ke ruang tempat kebijakan dirumuskan.
Dari jalan menuju rekomendasi. Dari kritik menuju kebijakan. Dari Sulawesi Selatan menuju ruang kebijakan nasional.
Yakin Usaha Sampai.
