Makassar – Ratusan Mahasiswa dan Rakyat Bersatu geruduk Kejati Sulsel, Pertanyakan Integritas Penanganan Kasus Fee Rp6 Miliar Sabbang–Tallang, kab. Luwu utara
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor pada Rabu siang, 6 Mei 2026. Aksi yang dipimpin langsung oleh Hasrul selaku jenderal lapangan itu berlangsung panas dan penuh tekanan politik terhadap institusi penegak hukum yang dinilai gagal menunjukkan keberanian dalam mengusut tuntas dugaan korupsi proyek jalan ruas Sabbang–Tallang di Luwu Utara.
Sejak awal aksi, massa secara terbuka mempertanyakan integritas Kejati Sulsel dalam menangani dugaan fee Rp6 miliar yang menyeret nama mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel.
Bagi demonstran, lambannya perkembangan penanganan perkara tersebut menjadi indikasi kuat bahwa penegakan hukum di Sulawesi Selatan masih dibayangi keberpihakan terhadap elit politik.
Dalam orasi yang bergemuruh di depan gerbang Kejati Sulsel, massa menilai fakta-fakta persidangan sebenarnya telah membuka ruang yang cukup terang untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu. Nama disebut dalam dakwaan, dugaan aliran dana miliaran rupiah mencuat dalam persidangan, namun hingga kini publik justru dipertontonkan proses hukum yang berjalan tanpa ketegasan.
“Jika rakyat kecil bisa diproses cepat, mengapa ketika nama elit politik muncul hukum justru berjalan tertatih?” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Situasi memanas ketika massa aksi melakukan blokade jalan di depan kantor Kejati Sulsel. Arus lalu lintas lumpuh beberapa saat akibat demonstran yang menuntut Kepala Kejati Sulsel turun langsung menemui massa dan memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Namun hingga aksi berlangsung cukup lama, Kepala Kejati Sulsel tak kunjung menemui pengunjuk rasa. Bahkan menurut pengakuan beberapa massa aksi di lokasi, Kepala Kejati diduga meninggalkan kantor melalui pintu belakang tanpa menemui demonstran yang sejak siang menunggu penjelasan secara langsung.
Dugaan tersebut langsung memantik kemarahan massa. Demonstran menilai sikap itu sebagai bentuk penghindaran terhadap kontrol publik sekaligus memperkuat kecurigaan bahwa Kejati Sulsel tidak memiliki keberanian penuh untuk menjawab pertanyaan rakyat terkait penanganan perkara korupsi Sabbang–Tallang.
“Kalau benar tidak ada yang ditutupi, kenapa harus menghindar? Ini bukan sekadar soal proyek jalan. Ini soal keberanian institusi hukum berdiri di atas kepentingan rakyat atau tunduk pada kekuasaan,” tegas Hasrul di tengah kerumunan massa.
Di bawah tekanan demonstrasi yang terus membesar, pihak Kejati Sulsel akhirnya mengirim perwakilan untuk menemui massa aksi. Kasi Humas bersama Asisten Intelijen Kejati Sulsel menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menindaklanjuti laporan serta aspirasi yang disampaikan demonstran.
Namun pernyataan tersebut tidak mampu meredam kekecewaan massa. Demonstran menilai jawaban Kejati Sulsel masih normatif dan belum memberikan kepastian terkait sejauh mana perkembangan pengusutan dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam fakta persidangan.
Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu dengan tegas menyatakan bahwa aksi tersebut hanyalah awal dari gelombang tekanan publik yang lebih besar. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat apabila Kejati Sulsel tidak menunjukkan langkah konkret dalam penanganan perkara tersebut.
“Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini dibongkar secara terang benderang. Jangan jadikan hukum sebagai alat kompromi politik. Jika Kejati Sulsel tetap bermain aman di tengah dugaan keterlibatan elit, maka rakyat akan terus datang membawa perlawanan,” ujar Hasrul dengan nada tegas.
Dalam aksinya, massa membawa lima tuntutan utama:
1. Mendesak pengusutan tuntas kasus korupsi ruas jalan Sabbang–Tallang, Luwu Utara.
2. Menangkap dan mengadili seluruh pihak yang diduga terlibat.
3. Mendesak Kejati Sulsel memberikan kejelasan terkait dugaan keterlibatan DM dalam kasus tersebut.
4. Menuntaskan seluruh kasus yang mengendap di Kejati Sulsel.
5. Menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
Aksi ini menjadi sinyal bahwa krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Sulawesi Selatan semakin membesar. Di tengah derasnya tuntutan masyarakat, Kejati Sulsel kini tidak hanya dituntut mengusut perkara korupsi Sabbang–Tallang, tetapi juga dipaksa membuktikan bahwa hukum di negeri ini belum sepenuhnya bertekuk lutut di hadapan kekuasaan.
