TEMUKATA.COM.,MAKASSAR — Upaya Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menangani persoalan antrean kendaraan di sejumlah SPBU terus dilakukan secara intensif.
Orang nomor satu Kota Makassar itu, tidak ingin persoalan antrean BBM berlarut-larut hingga mengganggu aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas.
Setelah sehari sebelumnya mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda dan meninjau langsung antrean kendaraan di SPBU Jalan Ratulangi, Appi kembali turun ke lapangan, Sabtu (12/9/2026) siang.
Kali ini, Appi mengecek langsung pelayanan BBM di SPBU Pertamina Jalan A.P. Pettarani. Peninjauan tersebut dilakukan bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi, Deny Sukendar.
Di lokasi, Appi tidak hanya melihat warga yang berbondong-bondong antrean BBM, ia juga menekankan teknis pelayanan di dalam area SPBU sebagai bagian dari langkah nyata untuk mempercepat penguraian antrean.
Appi meminta pihak PT Pertamina Patra Niaga dan Pengelola SPBU memastikan komitmen untuk mengatasi persoalan antrean berkepanjangan setiap hari.
Namun, menurutnya, persoalan antrean tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan pasokan tersedia.
“Tak hanya stok suplay BBM cukupi, tetapi pelayanan juga harus cepat oleh petugas SPBU. Semua nozzle harus difungsikan secara maksimal sehingga masyarakat tidak terlalu lama berada dalam antrean,” imbuh Appi.
Ia meminta pengelola SPBU memastikan seluruh fasilitas pengisian yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, selama memenuhi aspek keamanan dan ketentuan operasional.
Menurut Appi, percepatan pelayanan menjadi salah satu kunci agar antrean tidak menumpuk di dalam maupun di luar kawasan SPBU.
Dalam peninjauan tersebut, Appi juga berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang mengantre.
Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait panjangnya antrean, termasuk persoalan sistem barcode yang dinilai turut membuat proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama.
Appi menegaskan, aspirasi tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi penanganan antrean BBM.
“Kita dengarkan masyarakat. Mereka ingin dilayani dengan cepat. Jadi pihak SPBU tidak hanya bicara soal stok, tetapi bagaimana sistem pelayanan di lapangan ini bisa dibuat lebih cepat dan tertib,” ujarnya.
Appi menyarankan perlu ada pengaturan teknis di lapangan agar kendaraan yang masuk ke SPBU dapat dilayani secara lebih teratur.
Pengaturan tersebut penting agar antrean kendaraan tidak mengular hingga ke badan jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Salah satu langkah yang didorong Appi adalah pengaturan waktu khusus bagi kendaraan besar, seperti bus dan truk, untuk melakukan pengisian BBM.
Pemkot Makassar akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pertamina, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya agar kendaraan besar dapat diarahkan masuk ke area SPBU pada rentang waktu pukul 21.00 WITA hingga 05.00 WITA.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada jam-jam aktivitas masyarakat, sekaligus memberikan ruang pelayanan yang lebih lancar bagi kendaraan lainnya.
“Kita akan koordinasikan dengan semua pihak. Bus dan truk ini kita arahkan pada jam tertentu, pukul 21.00 sampai 05.00 WITA, sehingga pada siang hari antrean bisa lebih terkendali,” jelas Appi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi tekanan lalu lintas di tengah kondisi antrean BBM yang terjadi di sejumlah titik.
Appi menegaskan, pemerintah tidak ingin penanganan berhenti pada rapat atau koordinasi semata. Setiap langkah harus diterjemahkan menjadi tindakan yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
Karena itu, Pemkot Makassar bersama Pemprov Sulsel dan Pertamina akan mempercepat koordinasi teknis, termasuk menyiapkan surat edaran sebagai dasar pengaturan di lapangan.
“Kita ingin ada langkah konkret. Jangan masyarakat yang terus menjadi korban karena antrean panjang. Stok harus aman, pelayanan harus cepat, dan pengaturan di lapangan harus jelas,” tegasnya.
Pemerintah Kota Makassar memastikan akan terus memantau kondisi SPBU dan mengevaluasi langkah-langkah penanganan hingga pelayanan BBM kembali berjalan secara tertib dan normal. (*)
