Makassar, TEMUKATA.COM — Pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, mendapat sorotan dari Simpul Pergerakan Mahasiswa & Pemuda (SPMP). Pemadaman yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
SPMP menilai persoalan pemadaman listrik tidak semestinya hanya dilihat dari sisi teknis kelistrikan. Menurut mereka, setiap kebijakan pemadaman juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Ketua Umum SPMP, Andi Baso Makkawaru, mempertanyakan sejauh mana PT PLN (Persero) telah memperhitungkan dampak pemadaman terhadap masyarakat, terutama pelaku UMKM yang aktivitas usahanya sangat bergantung pada ketersediaan listrik.
“Yang menjadi pertanyaan kami, apakah PLN sudah benar-benar melakukan kajian terhadap dampak yang ditimbulkan dari pemadaman ini? Jangan sampai persoalan kelistrikan justru membuat masyarakat semakin terbebani,” kata Andi Baso.
Ia mengatakan, pemadaman listrik dapat menghambat berbagai aktivitas usaha, mulai dari proses produksi, penggunaan peralatan elektronik, penyimpanan barang, hingga pelayanan kepada konsumen. Kondisi tersebut dinilai dapat berujung pada kerugian ekonomi bagi pelaku UMKM.
Atas kondisi tersebut, SPMP mendesak PLN agar memberikan perhatian serius terhadap masyarakat yang terdampak. Salah satu hal yang dipertanyakan adalah bentuk tanggung jawab serta kemungkinan pemberian kompensasi bagi pelanggan dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman.
“Kami meminta PLN tidak hanya memberikan informasi terkait pemadaman, tetapi juga memikirkan masyarakat yang mengalami kerugian. Khususnya pelaku UMKM, mereka harus mendapatkan perhatian dan kepastian terkait persoalan ini,” ujarnya.
SPMP juga meminta PLN regional Sulawesi Selatan untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat guna menjelaskan secara transparan penyebab pemadaman, langkah penanganan yang dilakukan, serta upaya meminimalkan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut SPMP, transparansi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari kebijakan pemadaman tanpa memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian persoalan.
Andi Baso menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut. Jika PLN tidak memberikan kepastian mengenai dampak pemadaman serta langkah konkret terhadap masyarakat yang dirugikan, SPMP menyatakan siap menyampaikan tuntutan melalui aksi demonstrasi.
“Kami akan mengawal persoalan ini. Jika tidak ada kepastian dan respons konkret dari PLN, maka SPMP siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
SPMP berharap PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan pemadaman sekaligus memastikan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, tidak menanggung beban kerugian akibat gangguan pasokan listrik tersebut.
