TEMUKATA.COM.,MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus bergerak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan.
Sebanyak 23 titik di lima kecamatan menjadi sasaran distribusi bantuan air bersih pada Sabtu (22/8/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan distribusi air bersih tersebut merupakan bagian dari respons cepat Pemerintah Kota Makassar sesuai arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi.
“Penyaluran air bersih ini bentuk kepedulian Pemerintah Kota, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hari ini ada 23 titik yang kita distribusikan langsung,” ujar Fadli.
Fadli mengatakan, pesan Wali Kota Makassar sangat jelas, yakni memastikan pemerintah memberikan respons cepat terhadap setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Pesan Pak Wali jelas, masyarakat tidak butuh jawaban dari semua masalahnya, masyarakat butuh respons cepat,” tuturnya.
Penyaluran air bersih dilakukan sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Kota di tengah kondisi kekeringan yang terjadi akibat musim kemarau dan fenomena El Nino yang berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat.
Menurutnya, kondisi kemarau yang berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino. Dampaknya, terjadi defisit neraca air, penyusutan cadangan air tanah, hingga meningkatnya risiko kekeringan di sejumlah wilayah permukiman.
Karena itu, Pemkot Makassar kembali mengaktifkan distribusi air bersih sebagai langkah tanggap darurat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Untuk kebutuhan mendasar kehidupan manusia itu adalah air bersih. Jadi hari ini kita buka kembali penyaluran air bersih untuk masyarakat,” katanya.
Pada tahap distribusi Sabtu ini, bantuan air bersih menyasar 23 titik di lima kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.
Lanjut dia, air bersih didistribusikan langsung menggunakan mobil tangki ke lokasi-lokasi yang telah dilakukan asesmen dan dilaporkan mengalami kekurangan pasokan air.
Fadli memastikan distribusi dilakukan secara langsung agar kebutuhan warga yang terdampak dapat segera terpenuhi.
“Kita antarkan langsung melalui mobil tangki air. Hari ini kita pastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, BPBD tidak bekerja sendiri. Sejumlah perangkat daerah dan stakeholder turut dikerahkan, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Palang Merah Indonesia (PMI), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Selain itu, seluruh unsur di tingkat kecamatan juga didorong mengambil bagian dalam penanganan kekeringan, termasuk dengan mengerahkan mobil tangki untuk pengisian tandon dan distribusi air kepada masyarakat.
Fadli menjelaskan, berdasarkan hasil asesmen BPBD, terdapat enam kecamatan yang terdampak kekeringan secara langsung dan sistemik, sehingga menjadi wilayah prioritas penanganan.
“Keenam wilayah dampak kekeringan sesuai hasil kajian, yakni Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala,” ungkapnya.
Dari sejumlah wilayah tersebut, Kecamatan Tallo menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus, terutama di Kelurahan Buloa.
Meski demikian, BPBD memastikan penanganan tidak hanya terbatas pada enam wilayah prioritas.
Masyarakat dari kecamatan lain tetap dapat mengajukan laporan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
“Penyaluran air bersih, ini kami akan distribusi untuk semua kecamatan di seluruh Kota Makassar, kecuali Kecamatan Sangkarrang,” katanya.
“Tetapi berdasarkan analisis asesmen BPBD, ada enam kecamatan yang terdampak langsung secara sistemik,” sambung Fadli.
Dia mengimbau masyarakat yang mengalami kekurangan air untuk segera melaporkan kondisi tersebut agar pemerintah dapat melakukan asesmen dan intervensi secepat mungkin.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkot Makassar membuka sejumlah kanal pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih.
Warga dapat menyampaikan laporan melalui tiga jalur, yakni aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, serta hotline BPBD di nomor 08155112112.
Seluruh kanal tersebut disiapkan agar laporan masyarakat dapat segera diterima dan ditindaklanjuti oleh tim di lapangan.
” Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam,” terang Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan penanganan kekeringan tidak berhenti pada pendistribusian air menggunakan mobil tangki.
Untuk jangka pendek, pemerintah melakukan intervensi langsung melalui distribusi air bersih ke wilayah terdampak.
Sementara untuk jangka menengah, pemerintah menyiapkan sumber air alternatif agar masyarakat memiliki akses yang lebih mandiri.
Disisi lain, Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan pengerjaan sejumlah titik sumur dalam di beberapa kecamatan.
Menurutnya, keberadaan sumur tersebut diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap distribusi air menggunakan mobil tangki.
“Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri,” sebut Fadli.
Selain pembangunan sumber air, Pemkot Makassar juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana).
Program tersebut diharapkan mampu membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan.
Menurut Fadli, penanganan kekeringan merupakan kerja bersama seluruh unsur Pemerintah Kota Makassar.
Hal itu diwujudkan melalui aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar.
“Ini bukan hanya BPBD yang bergerak. Ini Pemerintah Kota Makassar. Ada aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar,” tegasnya.
Karena itu, ia memastikan Pemerintah Kota akan terus melakukan intervensi selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
Fadli berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan ketika mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Dengan laporan yang cepat, pemerintah dapat segera melakukan asesmen, menentukan kebutuhan, dan mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak.
“Di tengah kesusahan masyarakat, di tengah krisis air bersih, Pemerintah Kota Makassar hadir membuktikan bahwa masyarakat dalam kesusahan tidak sendiri,” pungkas Fadli. (*)
