Makassar, 15 Juni 2026 – Setelah menggelar mimbar bebas dan konsolidasi massa dalam rangka Aksi Reformasi Jilid II: Sulsel Gelap, Mahasiswa Bergerak di kawasan Fly Over Makassar, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan sebelum kemudian bergeser ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, massa aksi membawa sejumlah tuntutan terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengawasan program strategis nasional, serta menyerahkan Pakta Integritas Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan sebagai bentuk dorongan komitmen bersama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, yang mewakili institusi Kejati Sulsel menerima pernyataan sikap BADKO HMI Sulsel sekaligus menandatangani pakta integritas yang diajukan massa aksi.
Dalam dialog bersama mahasiswa, Soetarmi menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan HMI Sulsel dan menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional serta terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.
“Apa yang menjadi aspirasi HMI Sulawesi Selatan tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan. Ini merupakan komitmen bersama dalam mengawal berbagai program strategis nasional maupun daerah agar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami berterima kasih kepada HMI yang terus memberikan perhatian dan pengawasan terhadap berbagai persoalan yang menjadi kepentingan publik,” ujar Soetarmi di hadapan massa aksi.
Terkait tuntutan mengenai transparansi dan dugaan persoalan di sektor pendidikan, Soetarmi juga mengungkapkan bahwa Kejati Sulsel saat ini telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
“Terkait persoalan yang berkembang di lingkungan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, kami telah melakukan penyelidikan dan juga melaksanakan operasi pengamanan barang bukti di Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Proses ini tentu akan berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” jelasnya.
Menurut Soetarmi, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, termasuk pada program-program strategis pemerintah, membutuhkan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi sekaligus Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Sulawesi Selatan, Muhammad Rafly Tanda, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk memastikan komitmen pemberantasan korupsi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Kami memandang penandatanganan pakta integritas ini sebagai komitmen awal. Yang paling penting bukan sekadar tanda tangan, tetapi bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam kerja-kerja penegakan hukum yang konkret. HMI Sulsel akan terus mengawal seluruh perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejati Sulsel hingga ada kepastian hukum yang jelas,” tegas Rafly.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat. Karena itu, setiap perkara yang sedang berproses harus ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Kami ingin memastikan tidak ada kasus yang berhenti di tengah jalan dan tidak ada ruang kompromi terhadap pelaku korupsi,” lanjutnya.
BADKO HMI Sulsel juga menegaskan bahwa gerakan pengawalan terhadap penanganan perkara korupsi akan terus dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Setelah menyampaikan aspirasi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, massa aksi melanjutkan agenda perjuangan ke titik aksi berikutnya dengan membawa semangat pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di Sulawesi Selatan.
“Hari ini kami datang membawa aspirasi. Besok kami akan datang membawa pengawasan. Dan seterusnya kami akan hadir memastikan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan rakyat.” tutup Rafly.
YAKIN USAHA SAMPAI!
