Makassar – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan kembali menggelar Aksi Jilid III bertajuk “Reformasi Jilid II: Sulsel Gelap, Mahasiswa Bergerak” dengan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Aksi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian gerakan sebelumnya sebagai bentuk komitmen HMI dalam mengawal aspirasi publik serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi rutin, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral organisasi dalam memastikan setiap aspirasi yang telah disampaikan benar-benar memperoleh tindak lanjut dari lembaga negara.
Dalam aksi tersebut, massa membawa 10 tuntutan nasional yang menjadi bagian dari agenda Evaluasi Total Pemerintahan Prabowo–Gibran, di antaranya mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan membongkar dugaan penyebab kelangkaan BBM, mengesahkan RUU Perampasan Aset, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menolak Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, memperkuat supremasi hukum, serta mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Sulawesi Selatan sekaligus Jenderal Lapangan, Muhammad Rafly Tanda, menegaskan bahwa HMI Sulsel telah dua kali menggelar aksi dengan substansi tuntutan yang sama. Karena itu, kedatangan kembali ke DPRD Sulsel merupakan bentuk penagihan atas komitmen lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat nasional.
“Kami sudah dua kali datang membawa aspirasi yang sama. Hari ini kami kembali ketiga kalinya bukan untuk mengulang seremonial aksi, tetapi untuk memastikan apakah aspirasi yang kami sampaikan benar-benar telah diteruskan dan diperjuangkan ke DPR RI serta Pemerintah Republik Indonesia. Kami ingin ada kepastian, bukan sekadar janji,” tegas Rafly.
Ia menambahkan bahwa kehadiran BADKO HMI Sulsel kali ini juga membawa rasa kecewa terhadap lambannya tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya.
“Kami datang dengan membawa kekecewaan. HMI Sulsel tidak pernah main-main dengan gerakan yang kami bangun secara berjilid-jilid. Ini adalah komitmen advokasi publik dan konsolidasi kader dalam merespons berbagai persoalan Program Strategis Nasional yang hingga hari ini masih menyisakan banyak persoalan di tengah masyarakat. Jika kebijakan terus menimbulkan dampak negatif tanpa evaluasi yang serius, maka yang menanggung akibatnya adalah rakyat,” lanjutnya.
BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk menjalankan fungsi representasi serta pengawasan, termasuk menyampaikan rekomendasi resmi kepada DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia atas berbagai persoalan yang berkembang di daerah akibat pelaksanaan kebijakan nasional.
Selain menyampaikan pernyataan sikap, BADKO HMI Sulsel juga menyerahkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mendesak DPRD menerbitkan rekomendasi resmi kepada DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Strategis Nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Aksi BADKO HMI Sulsel diterima oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Mahmud dari Komisi E Fraksi NasDem, Lukman B. Kady dari Fraksi Partai Golkar, Andi Patarai Amir dari Fraksi Partai Golkar, serta Kamaruddin dari Fraksi PAN.
Dalam dialog bersama massa aksi, Mahmud menyampaikan bahwa DPRD Sulsel akan segera memberikan kejelasan terhadap aspirasi dan tuntutan yang dibawa oleh BADKO HMI Sulsel pada aksi tersebut.
“Kami akan segera memberikan kejelasan terkait aspirasi dan tuntutan yang dibawa hari ini ke DPRD Sulsel,” ujar Mahmud.
Sementara itu, Andi Patarai Amir menjelaskan bahwa tuntutan yang disampaikan pada aksi-aksi sebelumnya telah diterima dan telah diteruskan kepada pemerintah pusat melalui mekanisme resmi.
“Tuntutan sebelumnya sudah kami terima dan sudah kami teruskan ke pusat melalui email resmi. Untuk aksi HMI Sulsel hari ini, tentu kami akan segera mendiskusikan tuntutan ini bersama pimpinan legislatif agar segera ditindaklanjuti dan kembali dibawa ke pemerintah pusat,” kata Patarai Amir.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk komitmen awal DPRD Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti aspirasi yang kembali disampaikan BADKO HMI Sulsel pada Aksi Jilid III. BADKO HMI Sulsel menegaskan akan terus mengawal realisasi komitmen tersebut agar tidak berhenti pada pernyataan semata, melainkan diwujudkan dalam langkah-langkah konkret sesuai fungsi pengawasan dan representasi DPRD.
BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut melalui konsolidasi kader, advokasi publik, serta langkah-langkah konstitusional lainnya hingga seluruh tuntutan memperoleh kepastian dan tindak lanjut yang nyata.
“Perjuangan mahasiswa tidak berhenti ketika aksi selesai. Selama kebijakan yang merugikan masyarakat belum diperbaiki dan aspirasi rakyat belum dijawab, HMI akan terus berdiri di garis depan mengawal kepentingan publik.”
YAKIN USAHA SAMPAI!
