MAKASSAR, Temukata.Com – Auditor Internal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Ayuzar, menepis keras berbagai tudingan miring terkait dugaan penyelewengan dana hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Tudingan yang sebelumnya dilayangkan oleh Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama Gerakan Revolusi Hukum (GRH) tersebut dinilai tidak berdasar pada data yang akurat serta cenderung menyesatkan opini publik.
Ayuzar menyayangkan sikap kedua lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut yang terkesan terburu-buru menyampaikan wacana tanpa melakukan verifikasi data secara utuh. Menurutnya, laporan yang disampaikan ke publik kerap berubah-ubah dan secara keliru mengaitkan alokasi dana hibah olahraga tersebut langsung dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Padahal, mekanisme penganggaran hibah pemerintah daerah telah diatur secara ketat melalui regulasi perundang-undangan dan prosedur birokrasi yang jelas.
Dalam tata kelola keuangan daerah, penyusunan hingga penyaluran dana hibah berada di bawah domain teknis Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu. Sementara itu, proses penganggaran dan verifikasi kelayakan diproses oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar. Pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Makassar sebelumnya juga telah menegaskan bahwa alokasi hibah untuk KONI Makassar telah melampaui seluruh tahapan verifikasi hukum dan administrasi yang sah.
Sebagai lembaga penerima, KONI Kota Makassar mengemban amanah besar dalam mengelola dana hibah daerah secara akuntabel. Seluruh skema penggunaan anggaran wajib merujuk pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati bersama Pemkot Makassar. KONI tidak memiliki kewenangan untuk membelanjakan dana di luar ketentuan NPHD, yang diawali dari pengajuan proposal, evaluasi kelayakan oleh SKPD terkait, hingga penetapan nilai hibah yang disetujui.
Untuk transparansi publik, Ayuzar membeberkan rincian alokasi dana hibah KONI Kota Makassar tahun anggaran 2025 yang totalnya mencapai Rp15 miliar. Berdasarkan keputusan resmi Ketua KONI Kota Makassar yang disepakati melalui rapat kerja, rapat pleno, dan rapat pimpinan, porsi terbesar yakni 80 persen atau sekitar Rp11 miliar disalurkan langsung kepada 45 cabang olahraga (cabor). Dana ini rata-rata mengucur sebesar Rp200 juta hingga Rp300 juta per cabor sesuai kebutuhan program pembinaan masing-masing.
Pengalokasian dana sebesar Rp11 miliar tersebut diprioritaskan untuk mendukung agenda krusial pra-kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan 2026. Ajang pra-kualifikasi ini memerlukan pembiayaan substansial karena para atlet Makassar harus berlaga di berbagai daerah, seperti Palopo, Sinjai, dan kabupaten/kota lainnya. Bantuan dana tersebut mencakup biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pemenuhan kebutuhan sarana pembinaan atlet di lapangan.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar kurang lebih Rp3 miliar dialokasikan untuk operasional rutin dan belanja organisasi KONI Kota Makassar. Adapun sisa dana sekitar Rp1 miliar tercatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan dikembalikan sesuai ketentuan. SILPA tersebut muncul akibat adanya sejumlah agenda program yang terpaksa tidak dapat dilaksanakan karena kendala efisiensi waktu pelaksanaan serta kelengkapan administrasi teknis.
Suntikan dana hibah ini menjadi momentum krusial bagi kebangkitan olahraga di Kota Makassar. Selama dua tahun terakhir, banyak cabang olahraga mengalami stagnasi pembinaan dan keterbatasan peralatan akibat tidak menerima bantuan sarana dan prasarana. Di bawah kepengurusan baru pimpinan Ismail, KONI Kota Makassar berkomitmen memanfaatkan dukungan Pemkot Makassar ini secara optimal guna mencetak atlet-atlet berprestasi yang siap mengharumkan nama daerah pada Porprov Sulsel 2026 dan kejuaraan tingkat nasional lainnya.
Meski menghormati hak pengawasan masyarakat dan proses hukum yang ada, KONI Kota Makassar mengingatkan semua pihak agar bertindak bijak dan tidak menyebarkan fitnah. Ayuzar menegaskan bahwa kepengurusan KONI tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang sengaja menyebarkan berita bohong atau melakukan pencemaran nama baik. Pihaknya siap mengambil langkah hukum tegas, termasuk melaporkan dugaan laporan palsu ke aparat kepolisian demi menjaga integritas dan nama baik organisasi.
