Penyerahan hak istimewa itu membuat persaingan perebut kursi kepemimpinan partai berlambang beringin di tingkat provinsi semakin mengerucut.
“Sore ini diserahkan diskresi di DPP,” kata sumber internal saat memberikan konfirmasi mengenai agenda penyerahan surat keputusan tersebut di Kantor DPP Golkar, Rabu (24/06/2026).
Penyerahan diskresi ini diputuskan usai pertemuan intensif antara Ketum Bahlil, Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel Muhidin M Said, dan IAS pada Selasa (23/6/2026) malam. Pemberian hak prerogatif ini diambil agar mantan Wali Kota Makassar dua periode tersebut dapat mendaftarkan diri secara resmi dalam forum musyawarah daerah.
Setelah surat keputusan resmi diserahkan, jajaran pengurus pusat dan daerah akan langsung mematangkan persiapan teknis pelaksanaan Musda. Pelaksanaan Musda DPD I Golkar Sulsel sendiri direncanakan bergulir pada awal Juli 2026 mendatang.
“Untuk jadwal Musda-nya awal Juli,” ungkap sumber tersebut.
Untuk diketahui, kabar mengenai penerbitan hak istimewa dari Ketum Bahlil untuk IAS ini sebenarnya telah berembus sejak pertengahan Juni 2026. Informasi yang beredar di internal pengurus bahkan menyebutkan bahwa hak prerogatif tersebut sejatinya sudah mulai diproses sejak pertengahan Juni.
Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel Muhidin M Said sebelumnya masih enggan membeberkan secara terbuka mengenai sosok tunggal yang direstui oleh jajaran pengurus pusat. Dirinya hanya memberikan sinyal agar kepastian mengenai rekomendasi tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan.
“Tanyakan ke Pak Ilham,” singkat Muhidin saat dikonfirmasi Herald Sulsel, Kamis (18/6/2026).
Sementara itu, Plt Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Arief Rosyid Hasan membenarkan bursa calon ketua masih mengerucut pada dua nama utama, yakni Andi Ina Kartika Sari dan IAS. Menurutnya, salah satu dari dua kandidat tersebut memegang surat diskresi dari Ketum Bahlil untuk menyiasati syarat dukungan formal.
“Iya, tidak berubah (Andi Ina dan IAS) sama seperti info sebelumnya,” tutur Arief, belum lama ini.
Dia menambahkan bahwa penerbitan diskresi itu menjadi langkah konstitusional organisasi demi menyelamatkan kepentingan taktis partai di tingkat regional. Mekanisme ini diambil lantaran dukungan dari DPD II Golkar kabupaten/kota untuk IAS dilaporkan tidak mencapai ambang batas minimal 30 persen.
“Dua kandidat akan bertarung, satu kandidat sepertinya akan memperoleh diskresi,” ucapnya. (bus)
