DPD PTI Kaltim Soroti Anjloknya Harga TBS di Tengah Keterbukaan Informasi Industri Sawit
Kalimantan Timur – Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia (PTI) Kalimantan Timur, Akbar Patompo, meminta agar pemerintah dan seluruh pelaku industri sawit memastikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani tetap stabil dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.
Menurut Akbar, petani sawit saat ini bukan lagi objek yang minim informasi. Akses terhadap perkembangan harga Crude Palm Oil (CPO) baik nasional maupun global sudah semakin terbuka sehingga petani dapat memantau pergerakan pasar secara langsung.
“Petani sekarang sudah cerdas. Informasi harga CPO sangat mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Karena itu ketika harga TBS di lapangan turun tajam, petani tentu mempertanyakan apa yang menjadi dasar penurunannya,” ujar Akbar.
Ia menilai perhatian Presiden Republik Indonesia terhadap tata kelola sawit nasional serta langkah Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, yang meminta normalisasi harga TBS merupakan sinyal positif bagi petani sawit rakyat.
Akbar juga menyoroti adanya perbedaan antara harga TBS yang ditetapkan melalui rapat tim penetapan harga di Dinas Perkebunan Kalimantan Timur dengan harga pembelian yang diterima sebagian petani di lapangan.
“Harga penetapan TBS yang diumumkan pemerintah daerah relatif masih baik, namun fakta di lapangan masih banyak petani yang menjual jauh di bawah harga tersebut. Kondisi inilah yang menjadi pertanyaan dan keluhan petani saat ini,” katanya.
DPD PTI Kalimantan Timur berharap pemerintah, perusahaan perkebunan, dan pabrik kelapa sawit dapat bersama-sama menjaga stabilitas harga TBS serta memastikan mekanisme pembelian buah sawit berlangsung secara adil dan transparan.
“Harapan petani sederhana, yaitu harga TBS yang stabil, adil, dan sesuai dengan kondisi pasar. Jangan sampai ketika harga CPO masih baik, petani justru menerima harga yang tidak mencerminkan kondisi industri sawit yang sebenarnya,” tegas Akbar Patompo.
Menurutnya, keberpihakan kepada petani tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi juga harus diwujudkan dalam kepastian harga yang mampu menjaga keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani sawit rakyat.
